Wacana mengenai Sertifikasi Guru Mandiri—di mana guru diperbolehkan membayar sendiri biaya pelatihan dan Uji Kompetensi Guru (UKG) demi memotong jalur antrean Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang mengular—merupakan potret keputusasaan sistemik. Kebijakan ini menggeser tanggung jawab konstitusional negara dalam meningkatkan mutu pendidik menjadi beban komersial pribadi di pundak guru.

Secara prinsip keadilan sosial dan regulasi ketenagakerjaan, membebankan biaya sertifikasi kepada guru demi mempercepat hak tunjangan mereka adalah langkah yang sangat tidak adil, diskriminatif, dan melanggengkan praktik komodifikasi pendidikan.

Berikut adalah analisis kritis mengapa skema mandiri ini cacat secara moral dan struktural:

1. Kapitalisasi Hak: Tunjangan Menjadi Milik “Yang Mampu”

Sertifikasi dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) adalah amanat UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang tersebut dengan jelas menyatakan bahwa pemerintah wajib membiayai penyelenggaraan sertifikasi.

• Keadilan yang Dibeli: Jika skema mandiri dilegalkan, antrean sertifikasi tidak lagi berbasis pada masa pengabdian, dedikasi, atau kompetensi, melainkan berdasarkan kemampuan finansial.

• Diskriminasi Guru Honorer: Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Guru Tetap Yayasan (GTY) yang memiliki gaji stabil mungkin mampu menyisihkan dana jutaan rupiah untuk membayar “jalur cepat” ini. Namun, bagi guru honorer dengan gaji di bawah kelayakan, kebijakan ini adalah dinding pembatas yang mustahil ditembus. Mereka yang paling butuh tunjangan justru menjadi pihak yang paling lama mengantre.

2. Mengaburkan Kewajiban Konstitusional Negara

Alasan klasik pemerintah dalam memperlambat antrean PPG adalah keterbatasan anggaran negara (APBN/APBD). Namun, menjadikannya alasan untuk menarik pungutan mandiri adalah sebuah bentuk lepas tangan.

1. Mandatori Anggaran 20%: Konstitusi telah mengunci anggaran pendidikan sebesar 20%. Dana tersebut seharusnya diprioritaskan untuk peningkatan kapasitas guru (investasi hulu), bukan habis untuk proyek-proyek fisik atau birokrasi seremonial.

2. Negara sebagai Regulator sekaligus Pedagang: Ketika lembaga pendidikan milik negara atau LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) menerima dana mandiri dari guru untuk menguji kompetensi mereka sendiri, fungsi negara bergeser dari pengayom menjadi penyedia jasa komersial.

Perbandingan Skema: PPG Subsidi Pemerintah vs PPG Mandiri Jalur Cepat

3. Risiko “Pay to Win” dan Penurunan Kualitas Kompetensi

Ketika sebuah proses pengujian melibatkan uang pribadi dari peserta dalam jumlah besar, objektivitas akademik berada dalam bahaya:

• Tekanan Kelulusan Institusi: LPTK atau lembaga diklat penyelenggara akan berada di bawah tekanan psikologis dan pasar. Jika mereka terlalu ketat menyaring dan banyak meluluskan guru yang tidak kompeten, mereka berisiko kehilangan “pelanggan” di gelombang berikutnya.

• Formalitas Berbayar: Sertifikasi mandiri rawan berubah menjadi sekadar transaksi pembelian sertifikat legal berkedok pelatihan. Esensi peningkatan kualitas mengajar di kelas akan hilang, digantikan oleh target instan pengembalian modal investasi (return on investment) oleh guru.

4. Efek Samping: Terjebak Lingkaran Setan Utang (Pinjol)

Memaksa guru membayar biaya sertifikasi yang mahal demi mengejar tunjangan yang belum pasti kapan cairnya dapat memicu krisis domestik baru.

• Gali Lobang Tutup Lobang: Demi bisa ikut “kloter cepat” sertifikasi mandiri, banyak guru berisiko nekat melakukan pinjaman ke bank, koperasi, atau bahkan terjerat pinjaman online (pinjol) ilegal.

• Stres Tambahan: Alih-alih fokus belajar untuk meningkatkan kompetensi pedagogi saat pelatihan, pikiran guru akan terpecah memikirkan cara melunasi utang biaya pelatihan tersebut. Hal ini justru memperparah burnout mental pendidik.

5. Kesimpulan: Antrean Harus Dipangkas dengan Efisiensi, Bukan Komersialisasi

Mengurai kemacetan antrean sertifikasi guru tidak boleh dilakukan dengan cara memeras kantong guru itu sendiri. Solusi adil yang bisa ditempuh pemerintah bersama organisasi profesi seperti PGRI adalah:

• Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang Diperluas: Memangkas durasi PPG subsidi dengan menghitung masa mengajar nyata guru secara objektif sebagai kredit akademik, sehingga biaya per guru menjadi lebih murah dan kuota bisa dilipatgandakan.

• Penyederhanaan Diklat Berbasis Digital: Memanfaatkan platform pembelajaran digital nasional yang efisien untuk menekan biaya operasional pelatihan tanpa memungut biaya dari guru.

Menerapkan skema mandiri berbayar dalam sertifikasi guru adalah bentuk ketidakadilan sistemik. Negara tidak boleh menjual tiket “jalur cepat” untuk sebuah hak yang seharusnya diberikan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian para mencerdaskan kehidupan bangsa.